Harianutama.id, – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengaku senang dengan pencapaian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dalam mengendalikan inflasi daerah. Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi yang mengangkat tema pengendalian inflasi dan ketersediaan pangan di Kukar, Selasa (17/10/2023).
Edi menyebut bahwa Kukar telah mencapai target dalam hal pengentasan kemiskinan berdasarkan hasil sensus ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar. Selain itu, Kukar juga mendapatkan dana insentif fiskal sebesar Rp9,8 miliar dari Kementerian Keuangan sebagai bukti keberhasilan menekan laju inflasi daerah.
“Ini adalah hasil kerja keras kita semua dalam mengendalikan inflasi. Saya senang dan berterima kasih kepada seluruh pejabat yang telah bekerja dengan maksimal,” ucap Edi.
Edi juga menekankan bahwa pengendalian inflasi sangat dipengaruhi oleh kondisi pangan, perubahan iklim, fenomena alam, dan perang. Oleh karena itu, pemerintah di tingkat pusat hingga daerah harus waspada menghadapi masalah ini.
Edi juga mengajak agar setiap perangkat daerah dapat melakukan perubahan yang diperlukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Selain itu, ia juga mengajak agar ada forum kecil yang akan mengkaji rincian bantuan kepada kelompok yang diberdayakan, dan nantinya hal ini harus dimonitor secara berkala.
“Kita harus patuh pada kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan dalam situasi tertentu. Kita harus berkolaborasi dengan stakeholder dan lembaga lainnya, sehingga persoalan besar bisa diatasi dengan baik,” paparnya.
Edi juga menginstruksikan agar Camat, Lurah dan Kepala Desa bisa mencermati situasi dengan baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga tidak ada yang tertinggal dalam mendapatkan haknya.
Edi juga berharap agar program pangan murah yang dilaksanakan oleh Pemkab Kukar ini tepat sasaran di sejumlah titik yang telah ditentukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program tersebut terjangkau oleh warga yang membutuhkan, khususnya mereka yang berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah.
“Kita optimis ini bisa berjalan dengan baik agar pengendalian inflasi di daerah bisa dikendalikan. Tentu semua harus ada kerjasama antara stakeholder dan OPD terkait harus konsisten sesuai dengan target yang ingin dicapai,” tutupnya. (Adv/ Diskominfo Kukar)