Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya.
Harianutama.id, Samarinda – Diketahui, beberapa proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pasti mengalami polemik dengan masyarakat. Hal ini dibuktikan dari beberapa peristiwa yang terjadi.
Seperti revitalisasi Pasar Pagi yang mendapat penolakan dari pemilik ruko yang mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM), atau normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) yang membuat warga bantaran sungai digusur.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Angkasa Jaya mendorong Pemkot laksanakan pembangunan yang sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan beberapa hari lalu.
“Pemerintah harus mendukung masyarakat. Tidak boleh kekuasaan itu kita ambil dengan kacamata kuda. Itu harus digarisbawahi,”tegasnya.
Memang, lanjut Angkasa, tugas Pemkot Samarinda sangat berat. Mewujudkan visi-misi dengan dibarengi keinginan masyarakat. Karena tiap pembangunan pasti akan menghadapi polemik.
Namun, Angkasa menekankan harus ada solusi yang diupayakan ketika polemik terjadi selama pembangunan dilaksanakan.
“Mereka (masyarakat) itu bukanlah kriminal, tapi jangan kita kriminalisasi,”pungkasnya. (ADV/DPRDSAMARINDA)
