Harianutama.id, Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung sektor pertanian, Dinas Ketahanan Pangan Kutai Kartanegara (Disketapang Kukar) telah mengalokasikan dana sebesar Rp 6 miliar dari APBD Kukar 2024. Dana ini ditujukan untuk pembangunan lumbung padi dan fasilitas penjemuran yang akan disalurkan melalui kelompok tani di berbagai desa.
Kepala Disketapang Kukar, Sutikno, mengungkapkan bahwa alokasi dana tersebut akan digunakan untuk membangun tiga unit lumbung pangan, enam unit lantai jemur, dan dua Rice Milling Unit (RMU) atau penggilingan padi.
“Total alokasi yang dianggarkan sekitar Rp 6 miliar, terdiri dari lumbung pangan Rp 3,6 miliar, dan lantai jemur Rp 2,6 miliar yang didalamnya termasuk RMU Rp 470 juta,” jelas Sutikno, pada Jumat (15/3/2024).
Fasilitas lantai jemur akan dibangun di Desa Mulawarman Tenggarong Seberang, Desa Sebuntal Marangkayu, Handil Terusan Anggana, Sumber Sari Loa Kulu, dan Kelurahan Sungai Merdeka. Sementara itu, lumbung pangan akan didirikan di Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan.
Desa Beringin Agung Samboja akan memperoleh bantuan lumbung pangan dan RMU. Di sisi lain, Desa Sidomulyo Kecamatan Tabang akan mendapatkan fasilitas lengkap, termasuk lantai jemur, RMU, dan lumbung pangan.
Sutikno menekankan pentingnya program ini bagi para petani di Kutai Kartanegara. Menurutnya, permasalahan utama yang dihadapi petani setelah panen adalah tempat penjemuran padi.
“Berdasarkan pantauan di lapangan, masih banyak padi yang dijemur di jalan, terutama di daerah pedesaan, yang dapat menurunkan kualitas padi dan menyebabkan kerusakan saat digiling,” ujar Sutikno.
Sebagai solusi, Disketapang Kukar berencana mengalokasikan dana sebesar Rp 30 miliar untuk pembangunan lantai jemur pada perubahan anggaran tahun 2024 atau 2025.
“Ini sangat penting untuk memastikan kualitas padi yang dihasilkan petani kita tetap terjaga,” tutup Sutikno dengan tegas.
Investasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan produksi padi dan kesejahteraan petani di Kutai Kartanegara. Dengan infrastruktur yang memadai, petani dapat mengoptimalkan hasil panen mereka dan mengurangi risiko kerugian pasca-panen. Program ini juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung inisiatif pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. (ADV/Diskominfo Kukar)