Bupati Kabupaten Kukar, Edi Damansyah.
Harianutama.id, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, mengimbau para pencari kerja di daerahnya untuk tidak menggunakan jasa oknum-oknum yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas). Menurutnya, ormas seharusnya menjadi mitra pemerintah daerah dalam mengurangi angka pengangguran, namun ada beberapa yang justru menyimpang dari fungsi tersebut.
“Kami mengakui di lapangan masih banyak oknum-oknum yang menyatakan seperti forum A, forum B, saya sudah menegaskan jangan sekali-kali masuk kerja melalui forum-forum ini, karena oknum-oknum ini tidak bertanggung jawab,” ungkap Edi pada Kamis (25/4/2024).
Edi menyoroti praktik yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut yang merusak citra baik ormas dengan meminta imbalan dari pencari kerja. Para oknum ini menekan perusahaan dengan berbagai cara dan kemudian memungut biaya dari pencari kerja yang mereka rekrut.
“Jadi dia pressure perusahaan dengan segala sesuatu, dia rekrut tapi dia pungut biaya, itu yang saya tidak suka. Saudara-saudara kita baru mencari kerja tapi sudah dipungut biaya 10 juta, sekian juta itu. Ini harus kita perangi persoalan seperti ini,” tegas Edi.
Edi juga mendorong kerjasama antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kukar dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Langkah ini bertujuan memberikan pendidikan praktek kerja dan peluang kerja bagi lulusan SMK, sebagai upaya mengurangi angka pengangguran di Kukar.
Selain itu, Edi menekankan pentingnya pelatihan kerja dan persiapan sumber daya manusia (SDM) di Kukar dalam rangka menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan berpindah ke Kalimantan Timur. Pelatihan ini harus dilengkapi dengan sertifikasi profesi agar tenaga kerja siap bersaing di pasar kerja.
“Pemkab Kutai Kartanegara sejauh ini telah banyak memberikan pelatihan-pelatihan untuk berbagai profesi yang menyerap tenaga kerja asli Kukar. Persiapan IKN itu kalau kita sudah kerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan kerja, misal tukang kayu tukang bangunan itu harus bersertifikasi makanya kami mensertifikasi itu,” jelas Edi.
Dengan berbagai langkah ini, Bupati Edi berharap dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di Kukar serta melindungi pencari kerja dari praktik tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.
(ADV/Diskominfo Kukar)
