Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti.
Harianutama.id, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan beberapa tantangan terkait serapan anggaran serta persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2025 dan APBD Perubahan 2024.
Sri Puji Astuti menjelaskan bahwa Komisi IV telah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk mempercepat pembahasan APBD murni 2025 dan APBD Perubahan 2024.
“Hari ini, sesuai perintah pimpinan, Komisi IV telah menjadwalkan RDP untuk memulai pembahasan APBD murni 2025 dan APBD Perubahan 2024 bulan depan,” ujarnya di Gedung DPRD Kota Samarinda, Rabu (19/6/2024).
Dalam RDP tersebut, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan diminta untuk melaporkan realisasi anggaran tahun 2024 dan usulan program untuk tahun 2025. Sri Puji mengungkapkan bahwa serapan anggaran fisik tahun 2024 masih di bawah target yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Realisasi anggaran masih di bawah 47,5%. Dinas Kesehatan mencapai 46,2% dan Dinas Pendidikan hanya 21,28%. Ini masih di bawah standar nasional. Kami berharap dengan percepatan program, serapan anggaran dapat meningkat di atas 50%,” jelasnya.
Meskipun demikian, Sri Puji optimis bahwa program-program percepatan berjalan sesuai rencana. Beberapa proyek fisik, seperti pembangunan SMP, telah dalam proses lelang dan diharapkan anggaran untuk Dinas Pendidikan sebesar Rp100 miliar dan Dinas Kesehatan sebesar Rp500 miliar dapat terserap dengan baik.
“Pembayaran gaji dan tunjangan ASN adalah komponen terbesar dari anggaran Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Meski begitu, kami berharap program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pembangunan infrastruktur dapat terlaksana,” tambahnya.
Sri Puji juga menyoroti pentingnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program-program di Samarinda. Menurutnya, kurangnya koordinasi antar OPD dapat menghambat pelaksanaan program.
“Kami masih melihat kurangnya koordinasi antar OPD, terutama dalam program-program seperti pencegahan stunting yang melibatkan berbagai dinas seperti Disdik, Dinsos, dan Perkim. Koordinasi yang baik diperlukan untuk optimalisasi program-program ini,” tutupnya. (Yah/Adv/DPRDSamarinda)
