Harianutama.id, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan bahwa serapan anggaran dari mitra kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda masih tergolong rendah. Hal ini disampaikannya dalam diskusi terkait persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2025 dan APBD Perubahan 2024.
Puji Astuti menyatakan bahwa realisasi anggaran tahun 2024 hingga saat ini belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sebagai contoh, Dinas Kesehatan baru mencapai serapan anggaran sebesar 46,2 persen, sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya mencapai 21,28 persen.
“Rata-rata serapan anggaran masih di bawah 47,5 persen, yang jauh dari ketentuan nasional,” ujarnya.
Beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran antara lain perubahan regulasi, kesiapan sumber daya manusia (SDM), serta keterlambatan transfer dana dari pusat.
“Keterlambatan dalam transfer dana dari pusat menjadi salah satu faktor utama. Misalnya, anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional baru dibayarkan pada triwulan pertama dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) baru masuk pada triwulan kedua,” tambah Puji.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Puji Astuti menilai bahwa program percepatan tetap berjalan sesuai rencana. Proyek-proyek fisik seperti pembangunan SMP sudah dalam proses lelang. Ia berharap agar anggaran sektor pendidikan lebih dari Rp100 miliar dan kesehatan lebih dari Rp500 miliar dapat terserap dengan baik.
“Koordinasi yang lebih baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat diperlukan dalam pelaksanaan program di Kota Samarinda. Kurangnya koordinasi menjadi salah satu hambatan utama yang harus diatasi,” pungkasnya. (Yah/Adv/DPRDSamarinda)