Abdul Rohim, Komisi II DPRD Samarinda.
Harianutama.id, Samarinda – Samarinda Square, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota ini, menghadapi tekanan untuk segera beralih ke sistem pembayaran parkir non-tunai. Pengelolaan parkir yang masih menggunakan pembayaran tunai mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Abdul Rohim, Anggota Komisi II DPRD Samarinda.
Abdul Rohim menekankan bahwa seluruh pusat perbelanjaan di Samarinda telah menyepakati penerapan sistem pembayaran non-tunai.
“Pemkot Samarinda telah memberikan tenggat waktu bagi pengelola mal untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan,” ujar Rohim.
Rohim menegaskan pentingnya penerapan sistem ini untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target transaksi non-tunai.
“Jika batas waktu yang telah ditentukan telah berlalu namun masih ada mal yang belum menerapkan sistem cashless, maka mal tersebut seharusnya diberikan sanksi,” tegasnya.
Sebagai politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rohim menyoroti bahwa optimalisasi transaksi elektronik harus menjadi prioritas bagi semua institusi yang terlibat dalam urusan keuangan.
“Pemerintah memiliki target tinggi untuk penggunaan transaksi non-tunai, dan hal ini harus segera diimplementasikan di seluruh pusat perbelanjaan, termasuk di Samarinda Square,” tambahnya.
Hingga saat ini, lima pusat perbelanjaan yang telah berhasil menerapkan sistem pembayaran parkir non-tunai antara lain City Centrum, Selyca Mulia, Samarinda Central Plaza (SCP), Big Mall, dan Lotte Mart. Implementasi sistem ini diresmikan oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, di Big Mall Samarinda, Jalan Untung Suropati, Sungai Kunjang.
Wali Kota Andi Harun berharap penerapan sistem non-tunai di seluruh pusat perbelanjaan akan mendorong masyarakat untuk lebih terbiasa dengan transaksi elektronik yang dinilai lebih praktis dan aman. Selain itu, penerapan sistem ini juga diharapkan dapat mengurangi risiko kejahatan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir.
Dengan tenggat waktu yang semakin mendekat, pengelola Samarinda Square harus segera melakukan penyesuaian agar tidak menghadapi sanksi. Desakan dari pemerintah dan DPRD Samarinda ini diharapkan dapat mempercepat proses adopsi sistem non-tunai, sehingga seluruh pusat perbelanjaan di kota ini dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. (ADV/DPRDSamarinda)
