Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani
Harianutama.id, SAMARINDA – Gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Kota Samarinda yang diproyeksikan sekitar Rp 4,9 triliun, lebih rendah dari APBD 2024 yang mencapai Rp 5,1 triliun, menjadi perhatian serius DPRD Samarinda. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani, memberikan peringatan keras kepada pemerintah kota untuk memastikan sumber-sumber pendapatan, terutama yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA).
Dalam rapat paripurna DPRD Samarinda terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025, yang diadakan pada Senin (22/7), terungkap bahwa SiLPA yang diproyeksikan dalam APBD 2024 sebesar Rp 1,5 triliun, setelah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terkoreksi menjadi hanya Rp 500 miliar.
Angkasa menegaskan, APBD mengalami penurunan karena pendapatan daerah diproyeksi Rp 4,4 miliar. Untuk memenuhi itu, SiLPA tahun depan diplot Rp 500 miliar. Rasionalisasi ini untuk menciptakan keseimbangan antara potensi pendapatan dan belanja di tahun depan.
Ia menjelaskan bahwa dalam perencanaan APBD tidak ada defisit, namun jika salah perhitungan, SiLPA akan menjadi faktor penting. Jika sisa belanja 2024 tidak mencapai Rp 500 miliar, maka kekurangannya harus ditutupi dari kelebihan pendapatan.
“Makanya dalam pembacaan pandangan, kami warning. Agar hati-hati. Benarkah nilai SiLPA itu bisa didapatkan sumbernya secara pasti? Kalau tidak, bisa defisit,” jelasnya.
Angkasa juga mengkritisi dana hibah yang mencapai Rp 200 miliar dalam APBD 2025. Ia menegaskan, “Hibah ini seperti hadiah kepada pihak tertentu. Kalau defisit, masa bagi-bagi duit?”
Selain itu, ia menyoroti beberapa proyek yang harus menjadi fokus penyelesaian, seperti Teras Samarinda dan terowongan Samarinda, yang membutuhkan pembiayaan lebih lanjut pada 2025.
“Termasuk juga pembangunan Pasar Pagi. Sampai saat ini progresnya belum terlihat memadai. Tentu akan bergeser di 2025. Kondisi ini harus menjadi fokus untuk diselesaikan,” pungkasnya.
(Yah/Adv/DPRDSamarinda)
