Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani
Harianutama.id, SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda. Menurutnya, pengelolaan Silpa yang tidak tepat dapat menyebabkan defisit anggaran di masa mendatang.
“Pengelolaan Silpa yang kurang akurat dapat menjadi faktor pemicu defisit. Jika sisa belanja mencapai Rp500 miliar atau ada kelebihan pendapatan lebih dari Rp200 miliar, angka tersebut harus diperhitungkan dengan seksama,” jelas Angkasa.
Angkasa juga memperingatkan risiko defisit jika target pendapatan tahun 2025 tidak tercapai. Ia mengungkapkan bahwa setelah audit APBD perubahan, nilai Silpa ternyata tidak sesuai dengan perkiraan awal.
“Jika pendapatan tahun 2025 tidak mencapai target, risiko defisit bisa terjadi. Kasus serupa terjadi pada APBD perubahan, di mana nilai Silpa yang diaudit tidak sebesar yang diperkirakan,” ungkapnya.
Selain itu, Angkasa menyoroti penggunaan dana hibah yang besar meskipun kondisi keuangan sedang defisit. Ia menilai bahwa pemberian hibah perlu dikurangi jika terjadi defisit.
“Jika kita mengalami defisit, pemberian hibah juga harus disesuaikan. Jangan sampai alokasi hibah mencapai Rp200 miliar lebih dalam kondisi defisit,” tambahnya.
Ia juga mempertanyakan besarnya rencana Silpa meskipun APBD Samarinda mengalami peningkatan signifikan. “Saat APBD kita Rp3,2 triliun, Silpa mencapai Rp500 miliar lebih. Sekarang APBD sudah mencapai Rp5 triliun, kenapa rencana Silpa tetap Rp500 miliar? Saya meragukan keakuratan angka tersebut,” ujar Angkasa.
Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk tahun depan, proyek-proyek besar seperti pembiayaan lanjutan terowongan dan Pasar Pagi masih menjadi fokus utama.
“Proyek-proyek besar, seperti terowongan, masih memerlukan pembiayaan tambahan. Proyek Pasar Pagi juga belum menunjukkan progres yang memadai dan mungkin akan bergeser hingga tahun 2025,” pungkasnya.
(Yah/Adv/DPRDSamarinda)
