Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah
Harianutama.id, SAMARINDA – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk memindahkan area parkir di Taman Samarendah ke Museum Samarinda mendapatkan dukungan dari anggota DPRD. Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah, menilai bahwa kebijakan ini akan membantu mengatasi masalah juru parkir (jukir) liar yang sering mengganggu di sekitar taman tersebut.
Laila juga mengungkapkan bahwa pemindahan area parkir ini akan menghilangkan ketidakadilan terkait waktu parkir yang selama ini ada di Taman Samarendah.
“Dengan pemindahan ini, masalah penganaktirian waktu parkir akan terselesaikan. Ini adalah langkah yang tepat karena harus ada tempat parkir yang jelas untuk menghindari adanya jukir liar,” kata Laila.
Taman Samarendah, yang menjadi lokasi populer untuk berbagai aktivitas seperti jogging, rekreasi keluarga, dan tempat berkumpul anak muda, sering mengalami masalah dengan parkir liar. Jukir liar sering kali mengarahkan pengunjung untuk parkir di area bundaran Taman Samarendah meskipun ada rambu larangan parkir yang jelas.
Laila juga menyoroti masalah jukir liar di sekitar kawasan ritel di Samarinda yang sering kali dibiarkan oleh pihak pengelola karena adanya preman lokal.
“Masih ada banyak lokasi yang perlu perhatian, terutama di area ritel. Preman sering kali memaksa pengunjung untuk membayar parkir, padahal ritel sudah membayar retribusi ke Bapenda. Ini harus menjadi perhatian Dishub, tidak hanya mal besar yang diawasi,” tambahnya.
Menurut Laila, imbauan Dishub kepada masyarakat untuk melawan jukir liar tidak realistis. Ia menyarankan Dishub untuk secara aktif memantau dan menindak lokasi-lokasi rawan jukir liar.
“Dishub harus aktif memantau dan menindak titik-titik rawan jukir liar. Jika ada lokasi yang menjadi masalah, Dishub harus melakukan pengawasan ketat. Orang akan lebih patuh jika melihat petugas di lapangan,” tutupnya.
Pengalihan area parkir ini diharapkan dapat mengurangi masalah parkir liar di Taman Samarendah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir di Kota Samarinda.
(Yah/Adv/DPRDSamarinda)
