Jalan poros hulu Kukar. *(ADV Diskominfo Kukar/vk)
Harianutama.id, TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memacu pembangunan jalan poros di kawasan hulu sebagai bagian dari komitmen menyediakan infrastruktur yang merata. Meski Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat tak terealisasi, proyek strategis ini tetap dijalankan dengan pembiayaan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Wiyono, mengungkapkan bahwa pembangunan ini sangat penting karena menyangkut distribusi hasil pertanian dan mobilitas masyarakat di beberapa kecamatan pedalaman. “Meski DAK-nya dipotong sepenuhnya, proyek tetap lanjut dengan dukungan penuh dari APBD,” ucapnya.
Proyek senilai hampir Rp50 miliar ini telah dikontrakkan sejak awal tahun. Wiyono menambahkan bahwa pembangunan jalan tersebut sudah dirancang sejak 2022 sebagai upaya memperkuat jaringan logistik daerah. Ia menyebut jalur ini sebagai urat nadi transportasi masyarakat hulu.
“Kalau jalan ini sampai terputus, dampaknya terhadap inflasi di wilayah itu pasti akan sangat tinggi,” ujar Wiyono. Menurutnya, proyek ini adalah langkah preventif agar distribusi tidak terhambat dan harga bahan pokok tetap stabil.
Pemkab Kukar mengawal pelaksanaan proyek secara ketat melalui tim teknis yang diturunkan langsung ke lapangan. Pemerintah ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya cepat, tetapi juga memenuhi spesifikasi teknis dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Selain mendukung sektor ekonomi, pembangunan jalan ini juga memberi kemudahan akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan. Pemerintah berharap proyek ini menjadi awal dari konektivitas yang lebih baik di masa mendatang.
Keputusan tetap melanjutkan pembangunan tanpa dukungan DAK menjadi penegasan bahwa Kukar mampu secara mandiri menjawab tantangan pembangunan. Komitmen ini diapresiasi masyarakat karena dinilai responsif terhadap kebutuhan infrastruktur dasar.
Dengan proyek ini, Pemkab berharap dapat mempersempit kesenjangan antarwilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
(*ADV Diskominfo Kukar/vk)
