Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono. *(ADV Diskominfo Kukar/vk)
Harianutama.id, TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memutuskan tetap melanjutkan pembangunan jalan poros di wilayah hulu meskipun Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat tidak direalisasikan. Anggaran pembangunan sepenuhnya ditopang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Wiyono, menyampaikan bahwa proyek ini semula disiapkan dengan dana gabungan pusat dan daerah. Namun setelah DAK tidak kunjung turun, pemerintah daerah mengambil alih pembiayaan proyek sepenuhnya. “Tahun ini kita sudah ada kontraknya. Nilainya sekitar Rp 20 miliar dan Rp 30 miliar, jadi totalnya hampir Rp 50 miliar,” jelasnya.
Wiyono menekankan bahwa keberadaan jalan tersebut sangat vital karena menjadi akses utama yang menghubungkan sejumlah kecamatan di kawasan hulu. Jika tidak ditangani, maka mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian akan terganggu. “Kalau jalan ini sampai terputus, maka dampaknya terhadap inflasi di wilayah itu pasti akan sangat tinggi,” ujarnya.
Proyek ini sudah berjalan sejak 2022 dan merupakan bagian dari agenda strategis pembangunan daerah. Selain mendorong konektivitas, proyek ini juga menjadi penopang utama distribusi logistik yang berdampak langsung terhadap harga bahan pokok dan stabilitas ekonomi lokal.
Meski tidak didukung dana pusat, pembangunan jalan tetap berjalan dengan standar teknis yang dikawal ketat. Pemerintah daerah memastikan bahwa pelaksanaan proyek dilakukan secara efisien dan tepat waktu.
Wiyono menambahkan bahwa upaya ini adalah bukti bahwa pemerintah daerah tidak semata bergantung pada bantuan pusat untuk merealisasikan pembangunan. Dengan mengandalkan APBD, Pemkab Kukar menunjukkan kemandirian dan komitmen dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat.
Langkah ini juga memperlihatkan keberpihakan Pemkab terhadap masyarakat pedalaman, yang selama ini masih menghadapi tantangan aksesibilitas. Proyek ini ditargetkan menjadi motor penggerak pemerataan ekonomi antarwilayah di Kukar.
(*ADV Diskominfo Kukar/vk)
