Pj Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), apresiasi program pertanian yang ada di Kukar.
Harianutama.id, – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat pujian dari Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, atas program pembangunan pertanian terintegrasi berbasis kawasan yang telah dilaksanakan. Program ini merupakan salah satu fokus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021 – 2026, yang menggabungkan pengembangan pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Akmal Malik menyampaikan apresiasi dan dukungannya dalam rapat koordinasi pembangunan pertanian yang berlangsung di Hotel Platinum Balikpapan, Selasa (24/10/2023).
Rapat koordinasi tersebut juga diikuti oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, akademisi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Ketua Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, Yusniar Juliana, dan Ketua KTNA Kalimantan Timur, Wisdianto.
“Saya sangat mengapresiasi Pak Bupati. Saya melihat ada semangat dan spirit di Kabupaten Kutai Kartanegara ini,” kata Akmal Malik. Ia berharap program pertanian terintegrasi berbasis kawasan di Kukar dapat menjadi contoh bagi daerah mitra maupun penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam mengembangkan potensi wilayahnya.
Edi Damansyah menguraikan bahwa program pertanian terintegrasi berbasis kawasan di Kukar mencakup pengembangan padi sawah, tanaman holtikultura, peternakan, dan perikanan yang saling bersinergi dalam satu kawasan. Ada lima kawasan yang dijadikan sebagai pilot project, yaitu Kecamatan Marangkayu, Kecamatan Sebulu – Muara Kaman, Kecamatan Tenggarong – Loa Kulu, Kecamatan Tenggarong Seberang I dan Kecamatan Tenggarong Seberang II.
“Cita – cita kami ingin mendorong optimalisasi peningkatan produktivitas dengan melengkapi infrastruktur tani seperti jalan usaha tani, irigasi embung, alsintan dan pengembangan SDM,” ujar Edi Damansyah. Ia juga meminta bantuan dari Pemerintah Provinsi untuk menambah alsintan yang masih kurang.
Sunggono menuturkan bahwa program pertanian terintegrasi berbasis kawasan bertujuan untuk menjaga konsistensi pembangunan pertanian, meningkatkan nilai tambah pertanian dan kesejahteraan petani, efisiensi dan efektivitas pembiayaan pembangunan daerah, serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. (Adv/ Diskominfo Kukar)
