Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kukar, Mopfiyanto Ramadhan.
Harianutama.id, Sejalan dengan perubahan nomenklatur yang diberlakukan oleh pemerintah pusat, BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah resmi melakukan penataan ulang struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kukar, Mopfiyanto Ramadhan, mengumumkan bahwa restrukturisasi ini telah melibatkan penempatan ulang bagi 170 pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional.
Pelantikan pejabat baru ini dilakukan untuk memastikan bahwa OPD di Kukar sesuai dengan nomenklatur yang baru diperbarui. Perubahan ini mencakup Eselon III dan IV dan merupakan bagian dari upaya untuk mematuhi Permendagri 90/2019, yang mengatur tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Mopfiyanto menegaskan bahwa penyesuaian ini sangat penting untuk memastikan kelancaran proses penganggaran dan pertanggung jawaban keuangan daerah.
“Tanpa penyesuaian ini, akan ada gangguan dalam proses penganggaran dan pertanggung jawaban, karena perangkat daerah tidak akan sesuai dengan kodefikasi anggaran,” ujarnya.
Dalam pelantikan ini, terdapat penyesuaian fungsi dan bidang di beberapa OPD, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), yang kini memiliki empat bidang, berkurang dari sebelumnya lima bidang, untuk menyesuaikan dengan nomenklatur pusat. Penyesuaian serupa juga terjadi di OPD lainnya, menunjukkan komitmen BKPSDM Kukar untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan pusat.
Proses penyesuaian ini juga melibatkan perubahan kodefikasi anggaran yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.
“Perubahan nomenklatur ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kebijakan dari kementerian pusat,” tutup Mopfiyanto, Senin (18/3/2024).
Restrukturisasi ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk menyelaraskan struktur organisasi pemerintah daerah dengan standar dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, BKPSDM Kukar berada di garis depan dalam menerapkan perubahan ini, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan daerah. (ADV/Diskominfo Kukar)
