Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto buka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik. *(ADV Diskominfo Kukar/vk)
Harianutama.id, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Bappeda menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik yang difokuskan pada pemuda, disabilitas, perempuan, anak, dan kebudayaan. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kukar, Dafip Haryanto, di Ruang Rapat Bappeda Kukar, Senin (5/5/2025).
Dalam sambutannya, Dafip menekankan pentingnya pendekatan yang lebih adil dan inklusif dalam perencanaan pembangunan. Ia mengungkapkan bahwa kelompok rentan selama ini belum memperoleh ruang yang proporsional dalam penyusunan program dan penganggaran.
“Musrenbang ini adalah wujud komitmen Pemkab untuk membangun sistem perencanaan yang lebih inklusif. Kami ingin kelompok yang kerap terpinggirkan mendapat ruang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) yang telah diamanatkan dalam RPJPD 2025–2045. Pendekatan ini dirancang untuk menjawab isu-isu lintas sektor secara menyeluruh dan sistematis.
Musrenbang Tematik ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari perwakilan organisasi masyarakat sipil, lembaga penyandang disabilitas, forum anak, komunitas seni dan budaya, hingga akademisi dan perwakilan perangkat daerah. Forum ini menjadi ruang dialog antar aktor pembangunan untuk merumuskan rekomendasi program yang relevan dan tepat sasaran.
“Program yang kita rumuskan di sini tidak hanya didasarkan pada data, tapi juga pengalaman hidup masyarakat rentan yang paling merasakan dampak ketimpangan pembangunan,” jelas Dafip.
Ia berharap hasil Musrenbang ini bisa dijadikan acuan oleh OPD dalam menyusun rencana kerja ke depan, serta menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih berpihak. Menurutnya, penting bagi pemerintah untuk berani melakukan reformasi birokrasi agar mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara adil.
“Kita akan kawal agar seluruh hasil Musrenbang tidak sekadar jadi dokumen di atas meja, tapi benar-benar diimplementasikan dan membawa perubahan nyata di lapangan,” pungkasnya.
(*ADV Diskominfo Kukar/vk)
